| Abstrak |
: |
Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan faktor strategis dalam pembangunan infrastruktur, dan pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan jaminan kepastian hukum bagi penggiat jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi maupun masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2017, PP Nomor 22 Tahun 2020, PP Nomor 5 Tahun 2021, Perpres Nomor 73 Tahun 2011, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018, Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023
Dalam Peraturan ini mengatur mengenai Bentuk dan Nama, Kedudukan, Fungsi, Sifat, Tujuan dan Kegiatan, Organ, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, Kepegawaian, Penyelenggaraan Penyiaran, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Tahun Buku, Rencana Bisnis, dan Rencana Kerja dan Anggaran, Pertanggungjawaban
|
