Bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Asisten Sekretaris Daerah memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan pengaturan mengenai pembidangan tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagai panduan dalam pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi antar perangkat daerah.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 18 Tahun 2016 jo. PP Nomor 72 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2024.

Dalam Peraturan ini diatur mengenai tata hubungan kerja dan pola koordinasi, pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi perangkat daerah, mekanisme kerja Asisten Sekretaris Daerah, serta ruang lingkup pembidangan tugas berdasarkan tugas koordinasi pada masing-masing bidang, yaitu pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 17 Juni 2025.

9 Halaman