Bahwa dalam rangka mengembangkan invensi dan inovasi di daerah serta memperkuat sinergi dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi teknologi, kemitraan industri, dan pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah, perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengoordinasikan upaya percepatan pembangunan daerah berbasis inovasi. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Dalam Peraturan ini diatur pembentukan Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) sebagai lembaga non-struktural yang bertugas memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan arah, prioritas, serta kebijakan inovasi percepatan pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. BIPPD berfungsi memperkuat sinergitas penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemajuan dan keunggulan daerah.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 Januari 2021.

14 Halaman