| Abstrak |
: |
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU Nomor Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 96 Tahun 2012, PP Nomor 71 Tahun 2019, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 39 Tahun 2019, PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020, Perda Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini mengatur mengenai Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE.
|