Bahwa, untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan desa yang berdampak pada pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah desa, diperlukan adanya percepatan penyelesaian. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menetapkan tata cara pengelolaan aset desa yang komprehensif, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, hingga pemindahtanganan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset desa berjalan secara berdaya guna, berhasil guna, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan pendapatan desa.