| Abstrak |
: |
Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, sudah tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU 12 Tahun 2011, UU Nomor 18 Tahun 2013, UU 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 37 Tahun 2014, PP Nomor Nomor 28 Tahun 1972, PP Nomor 66 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2017, Permenlhk Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, PermenPANRB Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022, Perda Nomor 8 Tahun 2016.
Pada saat peraturan ini berlaku, peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
|
