| Abstrak |
: |
Bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada potensi keunggulan wilayah, daya tarik wisata alam, tradisi budaya, serta kreativitas masyarakat yang khas, perlu dikembangkan Desa Wisata. Untuk itu diperlukan pedoman yang mengatur penetapan dan penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Situbondo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 10 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, Perpres Nomor 63 Tahun 2014, PP Nomor 47 Tahun 2015, PP Nomor 11 Tahun 2021, Permenparekraf Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, Perda Nomor 8 Tahun 2016, dan Perda Nomor 5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai asas, maksud dan tujuan, prinsip penyelenggaraan Desa Wisata, jenis dan kriteria desa wisata, tata cara pembentukan dan penetapan desa wisata, kelembagaan, klasifikasi, forum komunikasi, pengelolaan, pengembangan dan pembatasan usaha desa wisata, hak dan kewajiban masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kerja sama, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Situbondo.
|
