bahwa guna mendukung terlaksananya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo secara lebih optimal, diperlukan penyesuaian terhadap kode wilayah sehingga pengelolaan kearsipan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, dan seragam di seluruh perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Situbondo.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan ini mengatur mengenai penetapan Kode Wilayah, Kode Komponen Instansi, dan Akronim** yang berlaku di seluruh Perangkat Daerah dan BUMD Kabupaten Situbondo, termasuk ketentuan pencabutan peraturan sebelumnya yang tidak sesuai.

Peraturan ini ditetapkan di Situbondo pada tanggal 28 Desember 2023 

2 halaman (tidak termasuk lampiran)