Bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Perbup No 49 Tahun 2020 belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang bertugas di rumah sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan ketiga untuk menyesuaikan besaran honorarium dan memperkuat dasar hukum penggunaannya, dengan menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; dan Perbup Situbondo No 49 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup No 26 Tahun 2021.

Dalam Peraturan ini diatur perubahan pada lampiran Standar Harga Satuan, yaitu penambahan ketentuan mengenai honorarium tenaga kesehatan, tenaga non-kesehatan, dan tenaga verifikator yang terlibat dalam penanganan Covid-19, dengan rincian besaran yang disesuaikan pada masing-masing kategori jabatan dan tugas.

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2021 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

6 Halaman