bahwa untuk menangani kebutuhan mendesak berupa bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Latihan Gabungan Militer TNI, fasilitasi Temu Inklusi ke-5 Tahun 2023, penyesuaian Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, penyesuaian honorarium aparatur pemerintah desa sesuai pagu definitif APBD Provinsi Jawa Timur, serta penyesuaian anggaran antar objek belanja dan antar rincian objek belanja pada perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 agar pelaksanaan APBD lebih efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 1950 jo. UU Nomor 2 Tahun 1965, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 9 Tahun 2021, Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, Perda Situbondo Nomor 13 Tahun 2022, serta Perbup Situbondo Nomor 99 Tahun 2022 jo. Perbup Nomor 24 Tahun 2023.

Dalam Peraturan ini diatur mengenai perubahan ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, serta perubahan Lampiran Penjabaran APBD yang memuat rincian anggaran pendapatan, belanja operasi (gaji, tunjangan, tambahan penghasilan ASN, belanja barang/jasa, hibah, bantuan sosial), belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sesuai hasil pergeseran dan penyesuaian anggara

Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan di Situbondo pada tanggal 26 Juli 2023 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11 halaman.