| Abstrak |
: |
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Situbondo sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi dalam 1 (satu) tempat berupa mal pelayanan publik sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 89 Tahun 2021, Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021, Perda Nomor 8 Tahun 2016, Perda Nomor 6 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini mengatur mengenai prinsip penyelenggaraan, nama dan moto,penyelenggaraan MPP, maklumat pelayanan, standar pelayanan, dan SOP, tata tertib, konsultasi dan pengelolaan, pendanaan; dan pemantauan dan evaluasi.
|
