| Abstrak |
: |
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah alokasi dana desa setiap tahun dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah, digunakan oleh Desa untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 28 Tahun 1972, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 11 Tahun 2021, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Perpres Nomor 82 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendagri 80 Tahun 2015, Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, PermendagriNomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 119 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun2020, Perda Nomor 6 Tahun 2012,Perda Nomor 10 Tahun 2015, Perda Nomor 11 Tahun 2015, Perda Nomor 8 Tahun 2016, Perda Nomor 10 Tahun 2016, Perda Nomor 6 Tahun 2021, Perbup Nomor 99 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tahapan Pelaksanaan dan Mekanisme Pencairan, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Indikator Keberhasilan, Sanksi dan Penghargaan.
|
