Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 1972 , PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019 ,  Permendagri Nomor 107 Tahun 2016, PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2021, PermenpanRB Nomor 7 Tahun 2022, Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pengisian Jabatan, Pengisian Jabatan.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2022  

lampiran - halaman

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku