Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Bab II huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 1972, PP Nomor 7 Tahun 1977, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, PP Nomor 30 Tahun 2019, PP Nomor 94 Tahun 2021, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, PermenPAN RB Nomor 39 Tahun 2013, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, PermenPAN RB Nomor 40 Tahun 2018, PermenPAN RB Nomor 41 Tahun 2018, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020, Perda 13 Tahun 2008, Perda Nomor 10 Tahun 2013, Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Prinsip Pemberian TPP, Pemberian TPP, Kriteria Pemberian TPP, Tim Pelaksanaan TPP, Penilaian TPP, Pembayaran TPP, Prosedur Dan Tata Cara Pembayaran TPP, Pembiayaan.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2022  

lampiran - halaman

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku