Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2018, UU Nomor 18 Tahun 2019, UU Nomor 2 Tahun 2020, PP Nomor 40 Tahun 1991, PP Nomor 21 Tahun 2008, PP Nomor 22 Tahun 2008, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Perpres Nomor 17 Tahun 2018, Perpres Nomor 99 Tahun 2020, Perpres Nomor 99 Tahun 2020, Keppres Nomor 7 Tahun 2020, Keppres Nomor 12 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020, Perda Nomor 8 Tahun 2016,  Perda Nomor 6 Tahun 2017, Perda Nomor 7 Tahun 2018, Perbup Nomor 45 Tahun 2020.

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2023

halaman